Organisasi dan Manajemen

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

A.     Pengertian Organisasi

a)       Bentuk organisasi menurut Hanel

Menurut Hanel bentuk organisasi koperasi adalah suatu system social ekonomi atau social tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

Bentuk dari organisasinya terdiri dari sub system koperasi yang terdiri dari :

·         Individu (pemilik dan konsumen akhir)

• Pengusaha perorangan / kelompok (pemasok/supplier)
• Badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat.

b)      Bentuk organisasi menurut Ropke

Menurut Ropke bentuk organisasi memiliki identifikasi cirri khusus, yaitu :

·         Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

·         Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi social ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

·         Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

·         Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

Sub sistemnya terdiri dari :

·         Anggota Koperasi

·         Badan usaha Koperasi

·         Organisasi Koperasi

c)      Bentuk organisasi di Indonesia

Struktur organisasi di Indonesia berupa Rapat Anggota, Pengawas, Pengurus, Pengelola.

Rapat Anggota biasanya membahas :

·         Penetapan anggaran dasar

·         Kebijaksanaan umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

·         Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus juga pengawas

·         Rencana kerja, rencana budget dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan

·         Pengesahan pertanggungjawaban

·         Pembagian SHU

·         Penggabungan, pendirian, peleburan dan pembubaran

Pengurus biasanya melakukan kegiatan :

·         Mengelola koperasi dan anggota

·         Mengajukan rancangan rencana kerja, anggaran pendapatan & belanja koperasi

·         Menyelenggarakan rapat anggota

·         Mengajukan laporan keuangan & pertanggungjawaban

·         Menyelenggarakan pembukuan keuangan & inventaris secara tertib

·         Memelihara daftar anggota & pengurus

Pengurus juga memiliki wewenang, yaitu :

·         Mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan

·         Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota

·         Memanfaatkan koperasi sedsuai dengan tanggungjawabnya

Pengawas memiliki kegiatan sebagai berikut :

·         Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

·         Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Dan Pengelola adalah karyawan atau pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus.

B.      Hierarki Tanggungjawab

Hirarki tanggung jawab dalam koperasi dapat digambarkan sebagai berikut :

·         Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Kedudukan pengurus sebagai penerima mandat dari pemilik koperasi yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai pelaksana keputusan rapat anggota sangat strategis dan menentukan maju mundurnya koperasi, hal ini ditetapkan dalam UU Koperasi No.25 tahun 1992 pasal 29 ayat (2).

·         Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional.
Kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai yang diberi wewenang oleh pengurus.

·         Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.
Menurut UU No. 25 tahun 1992 pasal 39 ayat (1), pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Sedangkan ayat (2) menyatakan pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi, dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

C.      Pola Manajemen

Pola manajemennya terdiri dari :

1.      Rapat Anggota

2.      Pengawas

3.      Pengurus Pengelola

·         Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

·         Terdapat pola jon description pada setiap unsure dalam koperasi

·         Setiap unsure memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

·         Seluruh unsure memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

Sumber :

http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/7220/ORGANISASI+KOPERASI.doc

http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9896/Bab+6.+Pola+Mjn+Kop.ppt

http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management-s1/ekonomi-koperasi/organisasi-dan-manajemen-koperasi

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/manajemen-organisasi-koperasi/

http://www.koperasiku.com/artikel/manajemen-koperasi

http://yudilla.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/14889/III.ORGANISASI+DAN+MANAJEMEN+KOPERASI.ppt

http://coecoesm.wordpress.com/2012/10/09/organisasi-dan-manajemen-koperasi/

Pengertian dan Prinsip-prinsip Koperasi

PENGERTIAN DAN PRINSIP – PRINSIP KOPERASI

A.  Pengertian Koperasi Menurut Beberapa Ahli

1.      ILO (International Labour Organization) 

cooperative defined as an assotiation of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to archive a common economic end through the formation of a democratically controlled business organitation, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of the undertaking.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 element yang dikandung koperasi sebagai berikut.

Ø  Koperasi adalah perkumpulan orang-orang.

Ø  Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan.

Ø  Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Ø  Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis.

Ø  Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

Ø  Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang

2.      Arifinal Chaniago (1984)

Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinngi kesejahteraan jasmaniah para nggotanya

3.      P.J.V. Dooren

There is  no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that cooperative union is an association of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.

4.      Hatta (Bapak koperasi Indonesia)

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan “seorang  buat semua dan semua buat seorang”

5.      Munker 

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong-menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berazazkan konsep tolong menolong. Aktivitas dalan urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti dikandung gotong-royong

6.      UU No.25 tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan prinsip – prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

B.   Tujuan Koperasi

Menurut Undang – Undang No.29 tahun 1992 tujuan dan fungsi koperasi adalah

Pasal3
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah :

a)      membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b)      berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

c)      memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;

d)      berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C.   Prinsip – Prinsip Koperasi

Ø  Prinsip munkner

ü  Keanggotaan bersifat sukarela

ü  Keanggotaan terbuka

ü  Pengembangan anggota

ü  Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

ü  Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

ü  Koperasi sbg kumpulan orang-orang

ü  Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

ü  Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

ü  Perkumpulan dengan sukarela

ü  Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

ü  Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

ü  Pendidikan anggota 

Ø  Prinsip rochdale

ü  Pengawasan secara demokratis

ü  Keanggotaan yang terbuka

ü  Bunga atas modal dibatasi

ü  Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

ü  Penjualan sepenuhnya dengan tunai

ü  Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

ü  Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

ü  Netral terhadap politik dan agama

Ø  Prinsip raiffeisen

ü  Swadaya

ü  Daerah kerja terbatas

ü  SHU untuk cadangan

ü  Tanggung jawab anggota tidak terbatas

ü  Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

ü  Usaha hanya kepada anggota

ü  Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

Ø  Prinsip Schulze

ü  Swadaya

ü  Daerah kerja terbatas

ü  SHU untuk cadangan

ü  Tanggung jawab anggota tidak terbatas

ü  Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

ü  Usaha tidak hanya terbatas untuk anggota

Ø  Prinsip ICA

ü  Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatan yang di buat – buat.

ü  Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

ü  Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

ü  SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, keanggotaan sesuai dengan jasa masing – masing

ü  Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

ü  Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

Ø  Prinsip Koperasi Meurut UU NO. 12/1967

ü  Sifat keanggotaan sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia

ü  Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin demokrasi dalam koperasi

ü  Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota

ü  Adanya pembatasan bunga atas modal

ü  Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya

ü  Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka

ü  Swadaya, swakarta dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

Sumber :

http://www.smecda.com/Files/infosmecda/uu_permen/UU25.htm

ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9893/BAB+II.ppt

http://wahyfebri.blogspot.com/2012/10/pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi.html 

Konsep, Aliran, dan Sejarah Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

1.      Konsep Koperasi

a)      Konsep Koperasi Barat

Koperasi merupakan  organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi  maupun perusahaan koperasi

Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat:

Ø  Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan

Ø  Setiap individu dg tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama

Ø  Hasil berupa  surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

Ø  Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

b)      Konsep Koperasi Sosialis

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis.

c)      Konsep Koperasi Negara Berkembang

Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Perbedaan dengan Konsep Sosialis :

Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari kepemilikan probadi ke pemilikan kolektif

Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya.

2.      Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

·         Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan perbedaan sistem perekonomiannya dan tentunya aliran koperasi yang dianutpun akan berbeda. Sebaliknya, setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjiwai ideologi bangsanya dan aliran koperasinya pun akan menjiwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut.

A.     Aliran Koperasi

a)      Aliran Yardstick

Ø  Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.

Ø  Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi

Ø  Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri

Ø  Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

b)      Aliran Sosialis

Ø  Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

Ø  Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

c)      Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

Ø  Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

Ø  Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat

Ø  Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

“Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi” karangan E.D. Damanik

Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara, yakni :

1.      Cooperative Commonwealth School

Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan  dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat

2.      School of Modified Capitalism (Schooll Yardstick)

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis.

3.      The Socialist School

Suatu paham yang menganggap koperasi  sebagai bagian dari sistem sosialis

4.      Cooperative Sector School

Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara  kapitalis dan sosialis

3.      Sejarah Perkembangan Koperasi

v  Sejarah Lahirnya Koperasi

Ø  1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit

Ø  1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

Ø  1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

Ø  1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze

Ø  1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional

Ø  Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Ø  1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

Ø  Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants”

Ø  1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.

Ø  12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya

Ø  1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

Ø  1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin

Ø  1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta

Ø  1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Ø  Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi

Referensi:

http://ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9892/BAB+I.ppt

http://marlia-dewi.blogspot.com/2012/10/konsep-koperasi.html

http://arrizalaziz.wordpress.com/2011/10/13/pengertian-dan-konsep-konsep-koperasi/

http://nadirawidyawijaya.blogspot.com/2012/10/konsep-aliran-dan-sejarah-koperasi.html